Jakarta, CentralTimur.id – Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Maluku menyerukan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan Maluku sebagai pusat budidaya dan hilirisasi rumput laut nasional. Seruan ini disampaikan sebagai bentuk dorongan terhadap pembangunan ekonomi biru yang berbasis pada potensi kelautan yang melimpah di wilayah kepulauan tersebut.
Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 11.000 kilometer dan 92,4 persen wilayahnya merupakan laut, Maluku dinilai memiliki modal geografis dan ekologis yang luar biasa untuk mengembangkan industri rumput laut secara terintegrasi. Potensi ini belum sepenuhnya digarap optimal oleh negara.
“Rumput laut adalah komoditas unggulan yang tumbuh subur di perairan tropis Maluku. Ia tidak membutuhkan pakan, hanya cahaya matahari dan kejernihan laut, tapi bisa tumbuh pesat dan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir,” ujar legislator asal Maluku tersebut, Kamis (19/6/2025).
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2022 menunjukkan bahwa produksi rumput laut nasional mencapai 9,28 juta ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp28,48 triliun (data 2021). Maluku sendiri menyumbang sekitar 267.677 ton, menempatkannya di posisi kedelapan nasional. Meskipun demikian, kontribusi tersebut masih dianggap belum sebanding dengan potensi wilayah.
Rumput laut jenis Kappaphycus alvarezii dan Gracilaria spp. yang banyak dibudidayakan di Maluku merupakan bahan baku utama industri karaginan dan agar-agar. Kedua produk ini banyak digunakan dalam industri makanan, kosmetik, farmasi hingga bioenergi. Pasar global karaginan pada 2022 tercatat sebesar USD 1,87 miliar dan diprediksi terus tumbuh seiring tren produk nabati dan berkelanjutan.
“Maluku bisa menjadi rumah besar industri rumput laut. Bayangkan sebuah kawasan industri biru di Pulau Buru atau Seram, di mana produk tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tapi diolah menjadi pasta karaginan siap ekspor,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya membangun infrastruktur pendukung seperti pelabuhan ekspor, penyediaan bibit unggul, teknologi pascapanen, jaminan harga dasar, serta menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) khusus rumput laut di Indonesia timur.
Selama ini, kata dia, banyak kendala yang masih membelit petani rumput laut di Maluku, mulai dari dominasi tengkulak, fluktuasi harga, hingga keterbatasan akses pasar. Bahkan, sebagian besar rumput laut dari Indonesia justru diolah oleh negara lain, seperti Tiongkok, yang saat ini menjadi pemain utama karaginan dunia.
“Sebanyak 92 persen bahan baku karaginan Tiongkok berasal dari Indonesia. Kita ekspor bahan mentah, mereka ekspor nilai tambah. Ini ironi besar yang harus segera diakhiri,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk menetapkan regulasi dan peta jalan pembangunan industri rumput laut nasional yang menjadikan Maluku sebagai pusatnya. Termasuk mendukung riset, pelatihan petani, investasi swasta, dan insentif fiskal.
“Ini bukan sekadar ambisi lokal. Ini bagian dari strategi nasional membangun Indonesia dari pinggiran, dari laut, dari pulau-pulau terluar,” katanya.
Menurutnya, dalam visi Indonesia Emas 2045, ekonomi nasional tidak bisa terus bergantung pada sektor tambang dan ekspor mentah. Harus ada ekonomi baru yang menyatu dengan alam dan memberdayakan rakyat.
“Rumput laut adalah jawabannya. Maluku adalah tempatnya. Tinggal keberanian kita untuk menjadikannya nyata,” pungkasnya.
