Ambon, CentralTimur.id – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Bi ri As Shiddiq Latuconsina kembali menggelar pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Kamis (19/6/2025). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat BKD Maluku dan dihadiri langsung oleh Kepala BKD Provinsi Maluku, Halima T. Soamole beserta sejumlah kepala bidang.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai permasalahan seputar tenaga honorer yang hingga kini belum terakomodasi dalam sistem kepegawaian nasional. Tercatat, sebanyak 1.160 tenaga honorer di Maluku tidak masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun paruh waktu sesuai ketentuan Kepmenpan-RB Nomor 16.
“BKD menitipkan kepada kami agar kiranya, dengan kewenangan yang dimiliki Komite I DPD RI, dapat membantu mencarikan solusi bersama pemerintah pusat,” ujar Senator asal Daerah Pemilihan Maluku itu kepada media.
Bisri menjelaskan bahwa Pemprov Maluku telah mengusulkan pengangkatan PPPK tahap pertama sebanyak 607 orang. Selain itu, sebanyak 2.182 tenaga honorer telah tercatat sebagai pegawai paruh waktu yang pembiayaannya sudah disetujui oleh pemerintah pusat dan akan mengikuti proses seleksi.
Namun, ia menyoroti bahwa ribuan honorer lainnya gagal terdata bukan karena mereka tidak mengabdi, melainkan karena sistem digital penginputan sudah terkunci ketika proses dilakukan.
“Saat penginputan dilakukan, sistem sudah tertutup. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, karena angkanya cukup besar,” ujar Bisri.
